Struktur
Produksi, Distribusi, Pendapatan, dan Kemiskinan
1.
Struktur
Produksi
Struktur
produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara
beberapa pekerjaan pembuatan komponen
sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan
skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan
hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur
produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil
produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan
dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian
cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi
sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
·
Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang
cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih
banyak barang-barang industry
·
Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
·
Semakin meningkatnya keuntungan komparatif
dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur
produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh
peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin
meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur
produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor
sekunder.
Gross
Domestic Product (GDP) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara
sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tetapi pada
dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara)
secara geografis.
GDP
artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh
sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu,
biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian
dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu
saat. GDP digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perekonomian sebuah
negara. Namun demikian GDP seringkali dikritik karena tidak mencantumkan
transaksi ekonomi pada level bawah .Dalam forex trading GDP merupakan salah
satu indikator penting yang dapat memicu volatilitas harga terutama untuk Core
GDP. Dalam skala A sampai E dengan A adalah sangat penting dan E tidak penting
sama sekali, GDP merupakan indikator berskala B yang dapat menyebabkan
perubahan volatilitas mata uang.
GDP
dirilis per kuarter, dan angka data ini menunjukkan persentase pertumbuhan dari
kuarter sebelumnya. Laporan GDP terbagi dalam 3 rilis: 1) advanced – rilis
pertama; 2) preliminary – revisi pertama; dan 3) final – revisi kedua dan
terakhir. Revisi-revisi inilah yang biasanya berdampak signifikan bagi market.
Jika
GDP (persentase) naik dibandingkan
dengan data pada periode sebelumnya maka nilai mata uang negara yang
bersangkutan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena GDP
menggambarkan nilai seluruh transaksi suatu negara secara umum. Jika siklus
transaksi perekonomian stabil maka dapat dipastikan perekonomian akan berjalan
dengan lancar. Sentimen positif ini dapat memicu kenaikan nilai mata uang
lokal.
Manfaat
GDB :
1) Dapat mengetahui dengan segera apakah
perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak.
2) Menghitung
perubahan harga.
Keterbatasan
GDB :
1) Perhitungan GDB dan analisis kemakmuran.
2) Perhitungan dan masalah kesejahteraan.
3) GDB perkapita dan masalah produksi.
2. Pendapatan Nasional
a. Pengertian
Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh
rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor
produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.
b. Cara
Penghitungan Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Produksi (GDP)
PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross
Domestik Product)adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara
(domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah
yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
Rumus:
GDP = GNP – Pendapatan netto luar
negeri terhadap factor produksi
c. Cara
Penghitungan Pendapatan Nasional dengan Pendekatan Pengeluaran (GNP)
Produk
Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa
barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama
satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga
negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi
perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
Rumus
:
GNP
= GDP – Produk netto terhadap luar negeri
d. Cara
Penghitungan Pendapatan nasional dengan
Pendekatan Pendapatan (NI)
NI
(National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara
menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh semua pelaku/sector ekonomi
di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.
Rumus
:
NI =
GNP – Depresiasi – Pajak Tak Langsung
Dimana
GNP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NNP (Net National Product) atau
Produksi Nasional Bersih
e. Pendapatan
Nasional yang Siap Dibelanjakan (Y disposible)
Pendapatan
nasional (Y) disposable adalah pendapatan nasional yang telah siap untuk
dibelanjakan. Nilai Y disposable ini berasal dari NI (National Income) setelah
ditambah dengan pengeluaran pemerintah berupa transfer/subsidi dan kemudian
dikurangi dengan pajak langsung yang ditetapkan pemerintah.
Rumus
:
Y disposable = NI + Tr – Tx langsung
Dimana : Tr = Government Transfer, subsidi
pemerintah
Tx =
Pajak Langsung
Y Pribadi
Pendapatan
nasional pribadi adalah pendapatan nasional disposable yang telah dikurangi
dengan pajak pribadi.
Rumus
:
Yp =
Yd – Tx pribadi
Dimana
: Yp = Pendapatan nasional pribadi
Yd = Pendapatan
nasional disposable
f. Pendapatan
Nasional Per Kapita
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk
di suatu negara.Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negaradengan jumlah
penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikanPDB per
kapita.Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan
tingkat pembangunan sebuahnegara; semakin besar pendapatan perkapitanya,
semakin makmur negara tersebut.
Data
Total personal income / pendapatan per kapita total sebuah negara jarang sekali
ada, PDB / Gross domestic product lebih sering digunakan. Pendapatan per kapita
total suatu negara biasanya lebih rendah dari PDB negara tersebut.
3. Distribusi Pendapatan Nasional &
Kemiskinan
a.
Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
di Indonesia
Masalah besar yang dihadapi negara
sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan
tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya
ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.
Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah
keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap
kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan
tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun
tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau
besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta
tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah
penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula
tingkat kesulitan mengatasinya.
Negara maju menunjukkan tingkat
kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding
negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat
GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya
menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi
dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang
dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada
dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan
dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang
berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta
lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini.
Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut,
justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara
bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul karena
adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama
kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang
memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang
lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat
dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan”
hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga
menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum
mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat
dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi.
Penetapan pajak
pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya
tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah,
asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut
apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin
tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda
pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses
redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto
(PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi
pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu
merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi
pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin
besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas
distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang
sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.
b. Analisis
tentang Distribusi Pendapatan
Distribusi
pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil
pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999).
Distribusi
pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu; distribusi ukuran, adalah
besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan
distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi
(Todaro, 2000).
Dari dua definisi diatas maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau
meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima
masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan
penduduknya. Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln
Arsyad,1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan
distribusipendapatan di Negara Sedang Berkembang :
·
Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang
mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
·
Inflasi dimana pendapatan uang bertambah
tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi
barang-barang.
·
Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
·
Investasi yang sangat banyak dalam
proyek-proyek yang padat modal (Capital Insentive), sehingga persentase pendapatan modal
dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga
pengangguran bertambah.
·
Rendahnya mobilitas sosial.
·
Pelaksanaan kebijakan industri substitusi
impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk
melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
·
Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi
Negara Sedang Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai
akibat ketidak elastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang
ekspor Negara Sedang Berkembang.
·
Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti
pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.
c. Kemiskinan
Menurut Para Ahli
Ø Menurut Sallatang (1986) kemiskinan adalah ketidakcukupan
penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar
atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
Ø Menurut Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai
keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak.
Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Ø Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu
pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti
sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain
sebagainya.
Ø Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan
didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320
kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
Ø Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan
ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya
kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan
yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial
(anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan
yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan
keterpisahan.
Ø Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan
Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari
pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok
orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin
Ø SPECKER (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup beberapa
hal yaitu :
1. kekurangan
fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal
2. gangguan
dan tingginya risiko kesehatan,
3. risiko
keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,
4. kekurangan
pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan
5. kekurangan
dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial,
ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidik yang rendah.
Masalah kemiskinan juga menyangkut
tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu
didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi
dan politik.
d. Pertumbuhan
dan Pemerataan dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia Selama Ini
Pertumbuhan
ekonomi pada dasarnya merupakan situasi/keadaan yang menunjukkan
kondisi-kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju
keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Namun dalam perkembangannya
suatu pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan belum tentu baik untuk rakyatnya
karena adanya masalah pemerataan. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan
ekonomi namun tidak diiringi dengan pemerataan maka suatu negara akan mengalami
disparitas/ketimpangan.
Suatu negara yang memiliki
pertumbuhan ekonomi dan didukung suatu pemerataan dilihat dari suatu investasi
yang sehat artinya investasi itu tidak dilakukan hanya dengan terpusat saja
melainkan merata ke beberapa daerah dalam suatu negara tersebut, jika dilakukan
hanya dengan terpusat ke satu daerah saja, bagaimana daerah lain mau
berkembang, tentu saja mereka akan mengalami suatu ketimpangan dan ke sananya
akan otomatis berdampak kepada pembangunan di daerah mereka masing-masing.
Sumber
:
